HAFIDH LUKMAM SYAIFUDDIN, S.H.

Pendahuluan Pemberitaan mengenai seorang influencer yang dijatuhi sanksi denda sebesar 5,35 milyar rupiah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena praktik manipulasi saham memunculkan pertanyaan publik, mengapa tidak dipidana penjara, padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU Pasar Modal) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Kuangan (selanjutnya disebut UU P2SK) mengancam pidana penjara dan denda? Untuk menjawabnya, kita tidak cukup hanya melihat satu undang-undang. Kita harus membaca secara utuh evolusi norma pidana, tempus delicti, serta perubahan sistem hukum acara pidana nasional. Pasal 90, 91, dan 92: Apa yang Sebenarnya Dilarang? Pasal 90–92 Undang-Undang Pasar Modal pada pokoknya mengatur: 1. ...

Mengapa Majelis Hakim Datang Langsung ke Lokasi Sengketa? Memahami Pemeriksaan Setempat dalam Perkara Perdata

Pendahuluan Dalam perkara perdata, khususnya sengketa tanah dan harta bersama, tidak jarang Majelis Hakim datang langsung ke lokasi objek sengketa. Bagi sebagian masyarakat, tindakan tersebut mungkin terlihat tidak biasa karena persidangan identik dengan ruang sidang. Padahal, kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses pembuktian yang dikenal sebagai Pemeriksaan Setempat (PS). Kehadiran Majelis Hakim di lokasi sengketa bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai objek yang sedang diperkarakan sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Apa Itu Pemeriksaan Setempat? Menurut Sudikno, “ Pemeriksaan Setempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung tempat kedudukan pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa- peristiwa yang menjadi sengketa. ” Menurut Prof. Subekti, “ S.H Pemeriksaan setempat adalah ...

Putusan MK No. 273/PUU-XXIII/2025, Akhir Era Rezim Kuota Hangus yang Sewenang-wenang

Pendahuluan Hampir setiap pengguna internet seluler pernah mengalami kuota internet 20 GB yang sudah dibayar lunas, tapi begitu masa aktifnya habis, sisa yang belum terpakai hilang begitu saja. Bagi pengemudi ojek online, pedagang kuliner daring, atau siapa pun yang menggantungkan penghasilan pada koneksi internet, kejadian ini bukan sekadar kekesalan kecil, melainkan kerugian ekonomi nyata atas sesuatu yang sudah dibayar secara penuh. Keresahan itulah yang akhirnya dibawa ke meja Mahkamah Konstitusi (MK) melalui permohonan uji materiil terhadap Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pasal yang mengatur formula penetapan tarif telekomunikasi, namun sama sekali tidak menyinggung nasib sisa kuota yang belum habis dipakai. MK membacakan Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 pada 23 Juli 2026, dan mengabulkan permohonan untuk sebagian. Menariknya, pertimbangan hukum MK dalam putusan ini justru membuka pintu ke persoalan yang jauh...

Total Tayangan Halaman

Diberdayakan oleh Blogger